-20%

Menggugat Keistimewaan Yogyakarta

Rp35,000.00 Rp28,000.00

Stok 5

Deskripsi

Ancaman terhadap keistimewaan Jogjakarta tampaknya terus datang silih berganti. Ancaman mulai muncul sejak tahun 1998. Saat itu, Pemerintah Pusat menghendaki penentuan Gubernur dilakukan dengan cara pemilihan DPRD, namun di sisi lain masyarakat Jogjakarta menghendaki penetapan langsung Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta. Polemik kembali terulang pada tahun 2003, saat berakhirnya masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Belum lama, pada tahun 2008, ancaman itu kini datang kembali, bahkan disertai dengan munculnya gerakan massa yang menolak pemilihan secara langsung Gubernur dan wakil Gubernur.

Bersamaan dengan itu telah disusun pula RUU Keistimewaan Jogjakarta dengan berbagai versi. Namun, sampai berakhirnya masa bakti anggota DPR-RI periode 2004-2009, RUU Keistimewaan Jogjakarta masih juga belum selesai. Diduga, masih terdapat perbedaan antara pemerintah pusat, DPR-RI, Pemprov DIY maupun kerabat Kasultanan Jogjakarta terhadap beberapa substansi yang terkandung dalam RUU tersebut, terutama berkaitan dengan mekanisme suksesi kepemimpinan daerah.

Buku yang ditulis berdasarkan hasil riset tesis ini memberikan kajian ilmiah berbobot yang diharapkan dapat memberikan pandangan dan penilaian baru. Dari buku ini pula, diharapkan dapat dihasilkan suatu rekomendasi yang dapat menjadi sebuah perenungan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Additional information

Berat 300 g
Penerbit

Penulis

Cetakan

2009

Halaman

240 halaman

Dimensi

15 x 21 cm

Review

Belum ada ulasan.

Hanya pelanggan yang telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.

Close Menu
×
×

Cart

WhatsApp chat WhatsApp us